upaya pemerintah guna menghadapi pasar modal bidang pembangunan

<p>Untuk menghadapi pasar modal bidang pembangunan, pemerintah Indonesia telah melakukan beberapa upaya, seperti:</p><ol><li><strong>Regulasi Kebijakan Pasar Modal</strong>: Pemerintah telah menerbitkan beberapa Peraturan OJK yang terkait stimulus relaksasi bagi pelaku industri, melakukan pelarangan short selling, dan membolehkan buyback.</li><li><strong>Penegakan Hukum</strong>: Pemerintah harus melakukan campur tangan dalam kegiatan pasar modal sebagai upaya mewujudkan perlindungan hukum yang memadai bagi investor, dalam bentuk penegakan hukum (enforcement of judgements).</li><li><strong>Meningkatkan Kapitalisasi Pasar dan Aktivitas Perdagangan</strong>: Pasar modal menjadi ukuran atas perkembangan perekonomian. Perkembangan kegiatan transaksi dalam bursa yang ditunjukan oleh suatu indeks dapat menjadi ukuran bagi kondisi perekonomian suatu negara secara keseluruhan.</li><li><strong>Meningkatkan Partisipasi Pemodal Asing dalam Pasar Domestic</strong>: Terintegrasinya pasar modal akan memberikan beberapa manfaat, antara lain meningkatkan partisipasi pemodal asing dalam pasar domestic.</li><li><strong>Meningkatkan Akses Ke Pasar Internasional</strong>: Terintegrasinya pasar modal akan memberikan beberapa manfaat, antara lain meningkatkan akses ke pasar internasional.</li><li><strong>Mendorong Pembiayaan Kreatif dalam Pembangunan Infrastruktur</strong>: PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) telah mengadakan talkshow yang membahas inovasi dalam pembiayaan infrastruktur di Indonesia melalui peran Pasar Modal.</li><li><strong>Melakukan Deregulasi di Sektor Keuangan dan Perbankan: </strong>Pemerintah melakukan deregulasi di sektor keuangan dan perbankan termasuk pasar modal, yang meningkatkan minat emiten maupun investor secara drastis.</li></ol>